PesonaKalimantan – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Hal ini akan tercapai apabila sektor legislatif dan yudikatif telah sepenuhnya berfungsi di ibu kota baru tersebut.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa seluruh ekosistem pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus siap beroperasi pada 2028. “Beliau (Presiden Prabowo) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah menjadi ibu kota politik. Kami ditugasi menyelesaikan infrastruktur yudikatif, seperti kantor-kantor dan hunian, serta ekosistem legislatif,” ujar Basuki di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan anggaran besar. Pemerintah telah menyetujui alokasi dana Rp 48,8 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Dana ini akan dicairkan secara bertahap selama lima tahun, hingga 2029.
Baca Juga:
“Presiden sudah setuju untuk mengalokasikan Rp 48,8 triliun ke Otorita IKN guna menyelesaikan program pembangunan pada 2025-2029,” kata Basuki.
Sejak dimulainya pembangunan IKN hingga tahun 2024, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 89 triliun dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, 47 menara hunian, sistem sanitasi, embung, dan tempat ibadah.
“Di tahap awal, sejak 2022 hingga 2024, investasi yang telah terealisasi mencapai Rp 89 triliun untuk membangun berbagai fasilitas penting,” tambah Basuki.
Baca Juga:
Dengan target besar ini, pemerintah optimis menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan politik dan pemerintahan Indonesia pada 2028.
Baca Juga:
