Dishut Kalsel Ikut Finalisasi Proposal Pendanaan RBP REDD+, Dorong Rehabilitasi Lahan Kritis

PesonaKalimantan – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir dalam kegiatan Capacity Building dan finalisasi proposal pendanaan proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ periode 2014–2016, untuk Output 2 GCF Kategori Pemanfaatan II. Kegiatan tersebut berlangsung dari 2 hingga 5 Juli 2025 di The Ritz-Carlton, Jakarta, dan digelar oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Dalam forum itu, Dishut Kalsel diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDAS RHL), Ir. Alip Winarto, S.Hut., M.Si., dan Kepala Seksi Perhutanan Sosial, Saidah Arsya, S.Hut. Keduanya tergabung dalam Tim Teknis REDD+ yang menjadi bagian dari provinsi penerima manfaat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan Concept Note dan proses peninjauan terhadap 19 proposal pendanaan dari berbagai provinsi. Kalsel menjadi salah satu daerah yang dinilai aktif dan menjalin kemitraan dengan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) dalam penyusunan proposal dan dokumen pendukung.

Agenda selama empat hari mencakup paparan perkembangan evaluasi proposal, coaching clinic untuk penajaman anggaran, penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi, implementasi sistem manajemen lingkungan dan sosial BPDLH, hingga pembahasan perjanjian penyaluran dana antara Lemtara dan BPDLH. Standar biaya serta masukan umum untuk perbaikan proposal juga menjadi bagian dari diskusi teknis.

Direktur Utama BPDLH, Joko Triharyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa BPDLH mendukung penuh langkah pemerintah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola dan akses pembiayaan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan hijau di Indonesia.

Sementara itu, Ir. Alip Winarto menyampaikan apresiasi atas dukungan BPDLH dan Lemtara dalam memfasilitasi penyusunan proposal. Ia berharap program RBP REDD+ dapat memperkuat upaya rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, optimalisasi perhutanan sosial, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

“Melalui proses ini, kami berharap struktur pendanaan yang diusulkan dapat tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus aktif mendukung upaya pengurangan emisi melalui berbagai program strategis kehutanan dan lingkungan, serta memperkuat kapasitas daerah dalam mengakses pendanaan berkelanjutan.

Reporter : Ahdalena/ Dishut Kalsel