Table of contents:
PesonaKalimantan – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras pada 2025. Hal ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024), setelah menerima laporan menggembirakan terkait peningkatan cadangan pangan.
“Saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan naik, cadangan pangan mendekati dua juta ton. Saya yakin tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi,” ujar Prabowo, dilansir VoA Indonesia.
Dukungan Iklim dan Cadangan Beras
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santoso, menilai potensi bebas impor beras pada 2025 sangat mungkin terjadi, tetapi lebih disebabkan oleh normalnya kondisi iklim. “El Nino telah berakhir, produksi saya pastikan akan naik,” kata Dwi.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti stock-to-use ratio (SUR), yang mencerminkan rasio stok beras terhadap konsumsi. Pada awal 2024, SUR mencapai 13 persen dan diperkirakan meningkat hingga 20 persen pada 2025, berkat cadangan besar dari impor 4 juta ton pada tahun ini.
Namun, Dwi mengkritik klaim keberhasilan kebijakan pemerintah. “Selama 10 tahun terakhir, produksi beras justru turun rata-rata satu persen per tahun, meski ada berbagai program seperti food estate dan intensifikasi pertanian. Kenaikan ini murni karena faktor iklim,” jelasnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Dwi mengusulkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan:
Baca Juga:
- Pengendalian Hama Terpadu
Dwi merekomendasikan pemerintah menghidupkan kembali program Sekolah Pengendalian Hama Terpadu, yang pernah berhasil dalam mengatasi serangan hama secara kolektif di masa lalu. - Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat kesejahteraan petani kini membaik dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan mencapai 110 pada September 2024. NTP yang lebih dari 100 menunjukkan petani mengalami surplus. - Pemanfaatan Lahan Kering
Dengan 14 juta hektare lahan kering yang dimiliki petani, Dwi menyarankan fokus pada pengembangan lahan tersebut untuk tanaman pangan dengan perbaikan jaringan irigasi.
Evaluasi Program Pemerintah
Dwi juga mengkritik program seperti cetak sawah baru dan food estate yang dinilai boros anggaran. “Program ini sudah dijalankan selama puluhan tahun dengan hasil yang tidak memadai,” tegasnya.
Harapan ke Depan
Keyakinan Presiden Prabowo membuka harapan baru bagi ketahanan pangan nasional. Namun, pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan perlu ditopang dengan kebijakan strategis, bukan hanya bergantung pada faktor alam. Kombinasi antara pengelolaan sumber daya, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengendalian hama diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang.
Baca Juga:
