Siaga Karhutla, Dishut Kalsel Perkuat Koordinasi dengan Forkopimda dan Kabupaten/Kota

PesonaKalimantan – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.

Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk konsolidasi antarsektor dalam menghadapi potensi Karhutla yang kerap terjadi saat musim kemarau panjang, sekaligus untuk menetapkan status Siaga Karhutla Provinsi Kalsel Tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalsel, Kepala BIN Daerah, seluruh jajaran SKPD, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menekankan pentingnya kesiapsiagaan di seluruh lini, termasuk mengaktifkan seluruh posko siaga Karhutla yang telah ditentukan. Ia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dan sigap dalam mengantisipasi potensi titik api, serta memperkuat koordinasi di lapangan.

“Karhutla bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama demi keselamatan lingkungan dan masyarakat,” ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur meminta para bupati dan wali kota untuk menganggarkan bantuan berupa mesin pompa air bagi setiap desa guna memperkuat kesiapan pemadaman di tingkat tapak. Ia juga menegaskan bahwa daerah yang belum menetapkan status siaga Karhutla diharapkan segera menggelar rapat koordinasi dan menetapkan status tersebut untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tahun 2025.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, S.Hut., MP., diwakili oleh Kepala Bidang PKSDAE, Pantja Satata, S.Hut., yang didampingi oleh Kepala Seksi Karhutla, Bambang Marwantoto, S.Hut., serta Kepala Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Ainun Jariah.

Dalam rapat tersebut, Pantja Satata menyampaikan bahwa Dinas Kehutanan terus meningkatkan deteksi dini dan upaya pencegahan melalui patroli rutin, serta menyiapkan personel dan peralatan di wilayah-wilayah rawan Karhutla. Ia juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas pengamanan pada kawasan yang rentan terbakar, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk penanganan cepat saat kebakaran terjadi.

Pantja juga berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dengan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dari ancaman kebakaran.